Tanatoraja, oketoraja.com — Kegagalan menyelesaikan proyek pemerintah tepat waktu menjadi tamparan keras bagi wajah pembangunan daerah. 
Ilustrasi/ Foto Internet
Tagline “Toraya Masero” yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kembali kehilangan makna.
Di saat pemerintah terus mengumandangkan jargon “Toraya Masero”, realitas di lapangan justru memperlihatkan proyek-proyek fisik yang belum selesai tanpa kepastian penyelesaian.
Ketua LSM Control Analisa Temuan Rakyat Toraja (Catur), Barnabas Solon mengatakan anggaran telah digelontorkan, kontrak telah ditandatangani, namun hasilnya belum dapat dinikmati masyarakat.
Kondisi ini menimbulkan kecurigaan serius terhadap kualitas perencanaan, lemahnya pengawasan, serta ketidaktegasan pemerintah daerah terhadap rekanan pelaksana proyek yang diduga wanprestasi.
"Keterlambatan proyek APBD 2025 bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi buruknya tata kelola keuangan daerah. Uang rakyat terancam tidak memberikan manfaat maksimal, sementara daerah berpotensi menanggung beban pekerjaan sisa yang berujung pada pemborosan anggaran dan akumulasi utang proyek," ujar Barnabas di Makale, Senin, 2 Februari 2026
Lanjut Barnabas, situasi ini memperkuat anggapan publik bahwa tagline “Toraya Masero” lebih banyak berhenti sebagai slogan politik ketimbang cerminan kinerja pemerintahan. Hal ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat akan terus tergerus.
Dirinya pun mendesak aparat pengawas internal, DPRD, hingga lembaga pemeriksa eksternal untuk turun tangan mengaudit proyek-proyek APBD 2025 secara menyeluruh.
"Jika dibiarkan, proyek tidak selesai tepat waktu bukan hanya mencederai pembangunan, tetapi juga berpotensi ke dalam persoalan hukum yang lebih serius," tutup Barnabas.
Penulis: Onix
