TORAJA UTARA, oketoraja.com – Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan perhutanan sosial yang terintegrasi dengan aksi adaptasi perubahan iklim. Pengembangan kopi adaptif menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan petani, menjaga kelestarian hutan, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Penyusunan roadmap tersebut dibahas bersama Konsorsium Yaku–Payo-Payo dalam pertemuan yang berlangsung di Cafe Aras, Lantai II, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Penguatan Ketahanan Kelompok Perhutanan Sosial terhadap Perubahan Iklim melalui Pengembangan Kopi Adaptif. Program tersebut didukung BIMP-EAGA–ROK Cooperation Fund (BKCF) melalui Global Green Growth Institute (GGGI).
Program yang berjalan sejak 2024 ini menyasar lima lembang di Kabupaten Toraja Utara, yakni Lembang Bokin, Sapan Kua-kua, Nanggala, Nanna', dan Basokan.
Sejumlah kegiatan telah dilakukan, antara lain pengembangan varietas kopi adaptif Komasti melalui teknik kultur jaringan, peningkatan kapasitas petani dan kelompok perempuan, pembentukan koperasi perhutanan sosial, penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial tingkat kabupaten, serta pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) di lima wilayah intervensi.
Melalui penyusunan roadmap, pemerintah daerah berharap pengembangan perhutanan sosial memiliki arah kebijakan dan rencana kerja yang lebih terstruktur, terintegrasi, serta berkelanjutan dengan melibatkan perangkat daerah, kelompok tani, koperasi, lembaga pendamping, dan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara, Ronyanto P. Tangkeallo, S.Kom., M.Tr.A.P., menekankan pentingnya publikasi dan penyebarluasan informasi agar masyarakat mengetahui keberadaan program, mekanisme keterlibatan, serta manfaat yang dapat diperoleh.
Menurutnya, Toraja Utara memiliki potensi kopi berkualitas yang perlu terus dikembangkan dan dipromosikan. Karena itu, perhutanan sosial diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Ia menilai informasi mengenai lokasi kelompok penerima manfaat, persyaratan untuk terlibat, bentuk dukungan yang tersedia, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program perlu disampaikan secara jelas kepada publik.
Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika siap berkolaborasi dalam mendokumentasikan dan memublikasikan tahapan kegiatan, mulai dari persiapan lahan, budidaya kopi, hingga pengolahan hasil panen.
Publikasi dapat dikemas melalui video pendek, dokumentasi visual, dan narasi informatif agar mudah dipahami masyarakat. Selain menjadi sarana transparansi, langkah ini diharapkan dapat menjadi media edukasi bagi kelompok tani lain yang ingin mengembangkan usaha melalui perhutanan sosial.
Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kabupaten Toraja Utara, Yohanis Rerung Sau', S.P., M.Si., menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kebutuhan petani mendapat dukungan yang memadai.
Ia menyampaikan bahwa program perhutanan sosial berpeluang disinergikan dengan berbagai dukungan pemerintah, termasuk bantuan pupuk dan dukungan pembukaan lahan melalui program kementerian terkait, sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, sinergi antarlembaga perlu diarahkan agar manfaat program benar-benar menjangkau masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dukungan yang terkoordinasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha tani, memperluas peluang ekonomi, serta mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
Pengembangan perhutanan sosial juga diharapkan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya pengurangan kemiskinan di wilayah sekitar hutan.
Dalam sesi diskusi, para peserta menyampaikan tanggapan, masukan, dan usulan terkait arah pengembangan perhutanan sosial serta keberlanjutan program kopi adaptif di Toraja Utara.
Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah strategis dalam membangun pengelolaan perhutanan sosial yang adaptif terhadap perubahan iklim, produktif secara ekonomi, dan berkelanjutan dari sisi lingkungan.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah, di antaranya Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM, Kepala Bagian Hukum, Koordinator Penyuluh Kehutanan, Kepala Bidang Perkebunan, serta Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam beserta unsur terkait lainnya.
Hadir pula Dekan Fakultas Pertanian UKI Toraja, Kepala Lembang Nanna', perwakilan Koperasi Perhutanan Sosial Siangkaran dan Sangulele, Koptan PPKT, Yayasan Topadatindo, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Melalui roadmap yang terarah dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Toraja Utara berharap perhutanan sosial dapat menjadi instrumen strategis untuk menjaga kelestarian hutan, memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan nilai ekonomi kopi demi kesejahteraan masyarakat.
